Perkembangan Sistem Perekonomian

Sejarah Perekonomian Indonesia

1. Tahap: Orde Lama (1945 – 1965), ciri-cirinya :

• Keadaan ekonomi mengalami stagflasi (stagnasi dan inflasi).
• Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar (1965 : defisit 200% APBN). Jumlah pendapatan pemerintah rata-rata Rp 151 juta (’55-65), sedangkan pengeluaran rata-rata 359 juta atau lebih dari 100% pendapatan.
• Kegiatan sektor pertanian dan sektor industri manufaktur relatif terhentikarena keterbatasan kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung.
• Tingkat inflasi sangat tinggi, mencapai lebih dari 300 – 500% per tahun.
• Dalam sistem pemerintahan diterapkan beberapa sistem dari demokrasiliberal (1949-1956), kemudian demokrasi terpimpin (1957-1965).
• Banyak terjadi konflik politik untuk merebut kekuasaan di antara sejumlah partai, hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak.
• Adanya usaha untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asingyang dulunya milik pemerintah Belanda.
• Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama dekade 1950-an 7%/tahun, turun menjadi 1,9% pada tahun 1965-1966 bahkan nyaris terjadi stagflasi.
• Selama periode 50-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zamankolonialisme. Sektor yang mendominasi pertambangan, distribusi,transportasi, bank, dan pertanian komersil.

2. Tahap Orde Baru (Maret 1966 – Mei 1998), Ciri-cirinya :

• Orde baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraanmasyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.
• Orde baru menjalin kerjasama dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.
• Sebelum melakukan pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri.
• Sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama.
• Penyusunan rencana Pelita secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat.
• Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru : meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satusatunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalahmasalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.
• Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat dari perubahan pangsa PDB (Produk Domestik Bruto), terutama dari sektor industri. Kontribusi sector industri sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju semiindustri.
• Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat pada paruh dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai deregulasi di sektor moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Deregulasi menyebabkan terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar.
• Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan tidak terlalu berhasil : jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi meningkat di akhir 90-an. Secara umum dalam Orde Baru terjadi perubahan orientasi kebijakan ekonomi yang semula bersifat tertutup di Orde Lama menjadi terbuka pada Orde Baru

Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor :

• Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
• Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat. Sumber daya manusia yang lebih baik.
• SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
• Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
• Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA

3. Pemerintahan Transisi, ciri-cirinya :

• Diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli USD. Melemahnya baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya (Ringgit Malaysia hingga Rupiah). Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia.
• Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah melakukan intervensi dengan memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan nilai tukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan keuangan pada IMF.
• Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan pada akhir Okt 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat.
• Setelah paket bantuan, justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat kesepakatan dengan IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) pada Januari 1998. LoI berisi 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal : penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MTKEK).

Memorandum tambahan itu antara lain :

• Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah inflasi.
• Restrukturisasi perbankan dengan tujuan untuk menyehatkan perbankan nasional.
• Reformasi struktural dalam perekonomian.
• Penyelesaian utang luar negeri swasta dengan melibatkan pemerintah.
• Bantuan untuk rakyat kecil sebagai kompensasi penurunan subsidiBBM dan listrik.
• Pada periode ini masih dipimpin oleh Soeharto, namun pada akhir Mei 1998, terjadi gerakan mahasiswa untuk menurunkannya. Soeharto kemudian digantikan oleh Habibie yang merupakan awal terbentuknya pemerintahan transisi.
• Disebut dengan transisi karena seharusnya melakukan perubahan (reformasi) terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya, tetapi ternyata pemerintahan yang baru ini masih dianggap bagian dari gaya Orde Baru dan tidak ada perubahan yang nyata dalam perekonomian

4. Pemerintahan Reformasi Pada tahun 1999 dilakukan Pemilu, dengan kemenangan PDI Perjuangan

• Pada saat SU MPR terpilih Gus Dur dan Megawati sebagai pasangan Presiden dan Wapres. Pada awal pemerintahannya, kalangan masyarakat menaruh harapan besar thd kemampuan dan kesungguhan Gus Dur utk mengembalikan perekonomian dan menuntaskan masalah yang ada.
• Dibanding tahun 1998, pada tahun 1999 keadaan ekonomi relative membaik, laju PDB mulai positif. Tahun 2000 bahkan mencapai 5%, laju inflasi dan suku bunga juga dapat ditekan.
• Namun kondisi itu tidak bertahan lama, karena Gus Dur mengeluarkan ucapan-ucapan yang seringkali kontroversial dan membingungkan pelaku bisnis, sehingga perekonomian kembali menurun.
• Selama pemerintahannya, hampir tidak ada permasalahan dalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik.
• Hubungan pemerintah dengan IMF pun memburuk, terutama karena dilakukannya amandemen terhadap UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia (munculnya independensi bank sentral), penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut kebebasan daerah untuk pinjam uang dari luar negeri, dan revisi RAPBN 2001 yang tertunda pelaksanaannya.
• Terjadi ketidakstabilan politik dan sosial yang menyebabkan naiknya country risk Indonesia, sehingga pelaku bisnis menjadi enggan masuk ke Indonesia.
• Perkembangan indikator ekonomi Indonesia (IHSG menunjukkan trend pertumbuhan negatif), kurs Rp kembali turun ke level Rp 10.000,00/USD

5. Pemerintahan Gotong Royong (Masa Megawati)

• Saat awal pemerintahan Megawati sempat terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat dunia terhadap ekonomi Indonesia.
• Pemerintahan Mega mewarisi masalah ekonomi yang masih cukup berat : suku bunga SBI 17%, saldo negatif neraca pembayaran dan defisit APBN yang semakin besar.
• Pertumbuhan ekonomi pada masanya relatif rendah, karena kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN) maupun PMA.
• Pertumbuhan output juga relatif rendah, tingkat inflasi (2002) mencapai di atas 10% akibat kenaikan BBM, listrik dan telepon
• Secara umum, pada masa pemerintahan Gotong Royong ada kesuksesan yang terjadi terutama dalam hal peningkatan jumlah cadangan devisa (karena ekspor cenderung meningkat), inflasi dapat distabilkan di bawah 10%, dan IHSG mengalami perbaikan.

Sumber :

• Buku Aris Budi Setyawan
• Presentasi Husnul Khatimah
• Laporan Bank Indonesia